Bandara Khusus IMIP dan Kontroversi yang Mengelilinginya
Bandara khusus Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) yang berada di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, kembali menjadi perhatian masyarakat. Ini setelah Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin melakukan kunjungan ke bandara tersebut pada Kamis (20/11). Menurutnya, bandara ini memiliki status yang tidak biasa karena tidak memiliki perangkat negara.
Wakil Menteri Perhubungan Suntana telah menyanggah tuduhan tersebut. Ia menjelaskan bahwa status bandara IMIP legal dan terdaftar di Kementerian Perhubungan dengan status operasional khusus dan hanya melayani rute domestik.
Di tengah sorotan ini, mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves RI) Luhut B Pandjaitan pernah beberapa kali berkunjung ke bandara IMIP. Berikut penjelasan lengkap dari Luhut Pandjaitan mengenai proses pembangunan bandara IMIP:
Visi Awal untuk Pembangunan Industri Nasional
Sebagai mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, saya bertanggung jawab atas perencanaan dan pengembangan investasi nasional selama sebelas tahun. Sejak awal, kami melihat perlunya perubahan besar agar Indonesia mendapatkan nilai tambah yang lebih baik dari sumber daya yang kita miliki. Gagasan hilirisasi sesungguhnya sudah saya pikirkan sejak menjabat di Kementerian Perindustrian dan Perdagangan pada tahun 2001.
Salah satu tonggak awalnya adalah pembangunan kawasan industri Morowali yang dimulai pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan diresmikan pada era Presiden Joko Widodo. Dari situlah lahir pemikiran bahwa Indonesia tidak boleh terus mengekspor bahan mentah.
Pengambilan Keputusan untuk Hilirisasi Nikel
Mendatangkan investor asing bukanlah hal yang mudah. Setelah mempelajari kesiapan negara-negara dari segi investasi, pasar, dan teknologi, hanya Tiongkok yang saat itu siap dan mampu memenuhi kebutuhan kita. Atas izin Presiden Joko Widodo, saya bertemu Perdana Menteri Li Qiang untuk menyampaikan permintaan Indonesia agar Tiongkok dapat berinvestasi dalam pengembangan industri hilirisasi.
Hilirisasi nikel dimulai dari penghentian ekspor nickel ore, yang sebelumnya hanya menghasilkan sekitar US$ 1,2 miliar per tahun, itu pun sebagian besar berupa tanah dan air, karena hanya sekitar 2% kandungannya yang dapat diambil. Presiden Joko Widodo awalnya khawatir karena kita berpotensi kehilangan nilai ekspor tersebut. Banyak menteri juga tidak setuju karena takut kehilangan pemasukan jangka pendek.
Namun setelah melalui pembahasan mendalam, saya mengusulkan secara formal hilirisasi kepada Presiden. Saya sampaikan bahwa dua hingga tiga tahun pertama akan berat, tetapi setelah itu manfaatnya akan terlihat jelas. Dalam waktu satu bulan, Presiden menyetujui langkah tersebut, dan Tiongkok pun siap bekerja sama. Amerika Serikat tidak memiliki teknologi ini—dan hal tersebut dikonfirmasi langsung oleh Elon Musk ketika bertemu saya beberapa waktu lalu, bahwa AS tertinggal cukup signifikan dari Tiongkok.
Ketentuan dalam Kerja Sama Investasi Strategis
Dalam setiap kerja sama investasi strategis, terdapat sejumlah ketentuan yang kami tetapkan dan sampaikan kepada Tiongkok untuk memastikan bahwa investasi tersebut membawa manfaat maksimal bagi Indonesia. Ketentuan-ketentuan ini berlaku bagi seluruh mitra internasional, termasuk Tiongkok, dan menjadi landasan dalam setiap proses negosiasi, diantaranya :
-
Penggunaan Teknologi Terbaik
Seluruh investor diwajibkan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan dan tidak diperkenankan membawa teknologi kelas dua (second-class technology). Kami memastikan bahwa standar lingkungan Indonesia dipatuhi secara ketat. -
Pemanfaatan Tenaga Kerja Lokal
Investor asing wajib memprioritaskan tenaga kerja Indonesia. Kami memahami bahwa di daerah luar Jawa, khususnya wilayah Timur yang masih berkembang, terdapat keterbatasan tenaga ahli. Namun, kewajiban penggunaan tenaga kerja lokal tetap menjadi prinsip utama, dengan ruang pendampingan dan pelatihan untuk mengisi kekurangan keahlian tersebut. -
Pembangunan Industri Terintegrasi dari Hulu ke Hilir
Setiap investasi harus berkontribusi pada pembangunan industri yang terintegrasi dari proses hulu hingga hilir agar menghasilkan nilai tambah signifikan bagi perekonomian nasional. Dengan demikian, Indonesia tidak hanya menjadi pemasok bahan mentah, tetapi negara industri yang berdaya saing. -
Transfer Teknologi dan Capacity Building
Dalam pertemuan resmi dengan Perdana Menteri Tiongkok, Menteri Perdagangan, dan Menteri Luar Negeri mereka, saya menegaskan bahwa kerja sama harus mencakup transfer teknologi. Mereka menyetujui ini, sehingga program capacity building dapat berjalan untuk meningkatkan kemampuan SDM Indonesia.
Kesimpulan dan Harapan Masa Depan
Hari ini, total nilai investasi di sektor hilirisasi mencapai US$ 71 milyar, di mana untuk Morowali nilainya mencapai lebih dari US$ 20 miliar, mempekerjakan lebih dari 100 ribu tenaga kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara signifikan sampai saat ini.
Saya ingin mengajak kita semua untuk tidak mudah berburuk sangka. Kita semua memiliki hati nurani dan logika yang jernih untuk menempatkan kepentingan NKRI di atas segalanya. Kita tidak perlu berpolemik pada hal-hal yang justru menghambat langkah maju bangsa. Ini pandangan saya berdasarkan pengalaman sebelas tahun bekerja di pemerintahan.
Tidak ada pemerintahan yang sempurna, semua memiliki kekurangan. Namun kekurangan tidak boleh dijadikan bahan polemik yang merusak kepercayaan publik. Kekurangan harus diperbaiki, bukan dijadikan alasan untuk memulai dari nol lagi.
Sekarang saatnya kita bergandengan tangan, mendukung pemerintahan yang sedang bekerja dengan strategi jangka panjang lima hingga sepuluh tahun ke depan. Kita harus solid. Bonus demografi kita hanya bertahan hingga tahun 2035; jika lewat dari itu kita tidak mengoptimalkannya, kita berisiko terjebak dalam middle income trap.
Ini juga soal keteladanan. Saya bersyukur selama ini tidak pernah menjadi bagian dari konflik, dan selalu menjaga agar keputusan yang saya ambil tidak menimbulkan perpecahan. Setiap proyek besar sejak era Presiden Joko Widodo pun menghadapi tantangan yang dilimpahkan dari pemimpin sebelumnya, misalnya proyek Kertajati, Pelabuhan Patimban dll. Namun segalanya dapat diperbaiki ketika kita bekerja dengan pikiran jernih dan semangat kolaboratif.
Membangun negara adalah proses panjang yang membutuhkan kesinambungan kebijakan, keberanian mengambil keputusan, dan kesediaan untuk bekerja sama lintas pemerintahan. Hilirisasi adalah contoh bagaimana konsistensi dapat menghasilkan manfaat besar bagi ekonomi Indonesia. Tantangan pasti ada, tetapi dengan sikap tidak saling menyalahkan, saling melengkapi, dan mendukung visi jangka panjang, Indonesia memiliki peluang besar untuk keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah dan mencapai kemajuan yang kita cita-citakan bersama.